Kelebihan dan Kelemahan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia

Sistem pemerintahan negara Indonesia telah mengalami beberapa perubahan. Semuanya itu tidak terlepas dari sifat dan watak (karakter) bangsanya. Apabila dianalisis, setiap sistem mempunyai “kelebihan dan kekurangan” masing-masing.

Periode	Sistem Pemerintahan	Konstitusi	Kelebihan	Kelemahan
18 Agustus 1945 s.d. 14 November 1945	Kabinet Presidensial	UUD 1945	Menjalankan prinsip distribution of power	Sistem pemerintahan tidak berjalan/tidak dapat bekerja sama
14 November 1945 s.d. 27 Desember 1949	Kabinet Presidensial	UUD 1945	Muncul kehidupan demokrasi multi partai Berhasil meletakkan dan membangun dasar kehidupan negara secara konstitusional	Pelaksanaan sistem pemerintahan tidak dapat dilaksanakan masa revolusi/kegentingan Belum terbentuk alat-alat kelengkapan negara
27 Desember 1949 s.d. 17 Agustus 1950	Kabinet Parlementer (Kursi Parlementer)	Konstitusi RIS	Tidak ada mosi tidak percaya dari parlemen DPR dapat membubarkan kabinet bila dianggap menyimpang	Masa jabatan kabinet tidak ditentukan Kepala negara tidak dapat diganggu gugat, karena yang bertanggung jawab adalah para menteri Mementingkan kekuatan partai di parlemen
17 Agustus 1950 s.d. 5 Juli 1959	Kabinet Presidensial	UUDS 1950	Demokrasi multipartai Pelaksanaan pemilu demokratis Berhasil menggalang dukungan internasional melalui KAA	Multipartai berdampak pada kepentingan parpol/golongan Stabilitas politik terancam Tidak terdapat partai yang menang secara mayoritas Jatuh bangun kabinet yang singkat Kebijakan pembangunan tidak jalan
5 Juli 1959 s.d. 11 Maret 1966	Kabinet Presidensial (Orde Lama)	UUD 1945	Mampu membangun integritas nasional Kembalinya Irian Barat Pelopor Nonblok dan pemimpin Asia-Afrika	Sistem demokrasi terpimpin Penataan kehidupan konstitusi tidak jalan Pertentangan ideologi sangat tajam (nasionalis-agama-komunis) Kehidupan politik tidak demokratis
11 Maret 1966 s.d. 21 Mei 1998	Kabinet Presidensial (Orde Baru)	UUD 1945	Penataan kehidupan konstitusi lebih baik dari OrLa Pembangunan nasional berhasil dan terencana Stabilitas politik terjamin Tingkat pertumbuhan ekonomi meningkat	Kekuasaan presiden dominan dan berpusat tanpa undang-undang kepresidenan Pembangunan tidak merata Hak politik dan kebebasan pers terbelenggu, tidak demokratis Krisis ekonomi di akhir OrBa KKN
21 Mei 1998 s.d. sekarang	Kabinet Presidensial (Reformasi)	UUD 1945	Berhasil menata kehidupan ketatanegaraan dengan amandemen UUD 1945 Menjamin stabilitas politik Kebebasan dan kemerdekaan pers demokratis Pemilu demokratis dan langsung Penegakan hukum dan diplomasi antar bangsa	Lepasnya Timor-Timur dan Sipadan-Ligitan Kebijakan pemerintah yang tidak menguntungkan publik tidak dapat dikontrol langsung oleh rakyat, tetapi harus melalui DPR Terjadi penyimpangan dengan keluarnya maklumat di masa Abdurrahman Wahid KKN Lemahnya stabilitas keamanan (konflik kebangsaan

Apabila dianalisis, sistem pemerintahan Indonesia belum dipraktikkan sesuai UUD 1945 secara murni, sehingga pada hakikatnya kita belum dapat diambil kesimpulan akhir.

Akan tetapi, dapat dikatakan bahwa kita di Indonesia tetap berpegang pada prinsip, yaitu mencari dan menemukan sistem sendiri yang sesuai dengan kondisi dan kepribadian serta watak sendiri dengan tekad tidak usah meniru atau menjadikan bangsa atau negara lain sebagai patron yang mutlak. Saat ini, UUD 1945 amandemen keempat merupakan sistem pemerintahan yang sesuai dengan sistem yang berlaku.

Pada Bab I Pasal 1 UUD 1945 mengenai bentuk dan kedaulatan, dinyatakan sebagai berikut.

• Ayat 1    : Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik.
• Ayat 2    : Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.
• Ayat 3    : Negara Indonesia adalah negara hukum.