Beranda » Kewarganegaraan » Pengaruh Sistem Pemerintahan Suatu Negara Terhadap Negara Lain

Pengaruh Sistem Pemerintahan Suatu Negara Terhadap Negara Lain

Kalender

April 2012
M S S R K J S
« Mar   Mei »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Arsip Bulanan

Follow me on Twitter

Lagu Blog

Total Pengunjung

  • 163,879 Pengunjung

Keanggotaan Blog

Dalam perkembangan ketatanegaraan bangsa-bangsa di dunia, hampir semua terpengaruh oleh perkembangan teori dan praktik sistem ketatanegaraan lain. Namun hal tersebut disesuaikan dengan kondisi bangsanya yang berpengaruh pada sistem pemerintahan.

Penerapan sistem pemerintahan suatu negara biasanya dikaitkan lagi dengan hubungan diplomatik dan stabilitas keamanan negara dan kawasannya. Misalnya, hubungan negara Indonesia dengan negara lain ketika masa pemerintahan Presiden Soekarno berbeda dengan masa pemerintahan Presiden Soeharto. Hal itu berbeda pula dengan masa pemerintahan Presiden Habibie, K.H. Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan contoh lain, negara yang menganut sistem parlementer adalah Inggris. Sistem pemerintahan di Inggris mempengaruhi sistem pemerintahan di negara jajahannya. Inggris mempunyai banyak daerah jajahan yang sudah merdeka (bernegara sendiri) dengan sistem pemerintahan mengikuti sistem pemerintahan parlementer Inggris, baik bentuk negara itu republik ataupun kerajaan. Negara jajahan Inggris yang ikut menerapkan sistem pemerintahan parlementer antara lain sebagai berikut.

No

Republik/Presidensial

Republik/Parlemen

Monarki

1. Irlandia Singapura Kanada
2. Pakistan Malta Jamaika
3. Trinidad dan Tobago Malawi Barbados
4. Dominika Afrika Selatan Grenada
5. Guyana Liberia Malaysia

Negara Amerika Serikat pun memiliki pengaruh yang besar terhadap negara-negara lain terutama dalam menerapkan sistem negara demokrasi. Sistem pemerintahannya dianut oleh Filipina, Korea Selatan, atau kebanyakan negara di belahan dunia barat.

Namun, pertumbuhan demokrasi kerakyatan dalam sistem pemerintahan di Uni Soviet berbeda dengan pemerintahan Amerika Serikat. Pada sistem pemerintahan Uni Soviet diakui adanya satu partai komunis dalam masyarakat yang semula terjadi ketegangan antara golongan komunis dan antikomunis.

Begitu pula di negara-negara Eropa Timur, secara resmi terdapat sistem multipartai. Akan tetapi, kedudukan dan peranan partai komunis sangat dominan. Hal ini disebabkan pada masa Perang Dunia II terjadi perlawanan atas pendudukan Nazi Jerman. Setelah Nazi Jerman ditundukkan, pasukan Tentara Merah dari Uni Soviet mengambil alih kekuasaan sehingga kelompok komunis minoritas merebut puncak pimpinan dan kekuasaan pemerintahan. Selanjutnya, pemerintahan Soviet dan Eropa Timur tumbuh ke bentuk sosialis yang ditiru hingga sekarang. Negara-negara yang menerapkan sistem sosialis selain Uni Republik Sosialis Soviet, Cekoslowakia, Hongaria, Bulgaria, Albania atau Rumania.

Demikian aneka ragamnya sistem republik/presidensial dan parlementer di berbagai negara. Namun, tidak ada suatu sistem pun yang cukup sempurna. Masing-masing mempunyai kebaikan dan kelemahan masing-masing.

Dalam sistem parlementer, penyesuaian paham dan usaha menyejajarkan garis politik antara legislatif dan eksekutif lebih mudah dicapai. Jika timbul konflik pendapat dan policy, maka dengan suatu mosi tidak percaya badan perwakilan dapat menggulingkan pemerintah. Kemudian, timbullah pemerintahan yang baru yang lebih mendekati pendirian dan kebijaksanaan perwakilan rakyat.

Krisis semacam itu tidak terdapat dalam sistem presidensial di Amerika Serikat karena di Amerika Serikat perwakilan rakyat tidak dapat menggulingkan eksekutif (Presiden), walaupun garis politiknya tidak sama. Presiden di Amerika Serikat hanya dapat dituntut karena beberapa delik yang berat, misalnya pengkhianatan. Sebagai pihak yang menggugat Presiden adalah House of Representative, sedangkan yang mengadili adalah Senat. Bila terbukti bersalah Presiden bisa dipecat. Suatu keberatan dalam sistem presidensial di Amerika Serikat adalah harus dicarikan kompromi antara legislatif dan eksekutif. Benar bahwa sistem check and balances menghadapi kekuasaan yang terlalu besar dari salah satu organ pemerintahan, dan sistem ini sangat menyulitkan untuk mengambil keputusan.

Kekuasaan badan eksekutif senantiasa terancam digulingkan oleh badan perwakilan rakyat sehingga dengan tiba-tiba gagasan dan usaha-usaha pemerintah yang sedang berjalan terpaksa berhenti. Setiap negara yang menerapkan sistem presidensial dan parlementer, selain banyak dipengaruhi oleh penjajahan (Inggris, Belanda, Spanyol, atau Portugis), politik, dan demokrasi (Amerika Serikat), juga dipengaruhi dari UUD-nya. Hal itu karena latar belakang budaya masyarakatnya yang berbeda satu dengan negara lainnya.

About these ads

Tinggalkan Komentar

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Supported By

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: