Beranda » Kewarganegaraan » Makna Pemerintahan

Makna Pemerintahan

Kalender

April 2012
M S S R K J S
« Mar   Mei »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Arsip Bulanan

Follow me on Twitter

Lagu Blog

Total Pengunjung

  • 163,131 Pengunjung

Keanggotaan Blog

Sebelum kita pelajari sistem pemerintahan, perlu diketahui terlebih dahulu makna dari sistem dan pemerintahan itu sendiri.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna pemerintah/pemerintahan adalah sekelompok orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya, termasuk di dalamnya adalah hak dan kewajiban warga negara.

Bagaimana dengan makna sistem? Sistem adalah keseluruhan perangkat unsur atau bagian-bagian yang secara teratur saling berkaitan dan mempunyai hubungan fungsional antarbagian tersebut atau secara struktural membentuk suatu mekanisme kerja berkesinambungan.

Jadi, sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai mekanisme kerja sekelompok orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Di dalam mekanisme kerja tersebut terdapat hubungan fungsional maupun hubungan struktural.

Dengan demikian, sistem pemerintahan yang berada di suatu negara dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi negara, antara lain: kesejahteraan, pertahanan, keamanan, tata tertib, keadilan, kesehatan atau bertindak demi kepentingan rakyat. Untuk bertindak dengan sebaik-baiknya guna mencapai tujuan tersebut, wewenang dan kekuasaan yang dimiliki dibagikan lagi kepada alat-alat kekuasaan negara di setiap sektor. Misalnya, pemberian wewenang otonomi daerah, pendelegasian dan pelimpahan kekuasaan dari Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur, atau Gubernur kepada Walikota atau Bupati.

Mengenai fungsi-fungsi pemerintahan, terdapat beberapa hal antara lain sebagai berikut.

  1. Wetgeving, yaitu penentuan aturan-aturan umum yang mengikat.
  2. Rechtspraak, yaitu penentuan hukum atas kejadian-kejadian yang nyata pada perselisihan dan penjatuhan hukuman atas pelanggaran-pelanggaran aturan umum yang mengikat.
  3. Uitvoering, yaitu tentang pelaksanaan peradilan.
  4. Bestuur, yaitu tiap-tiap tindakan pemerintah yang tidak termasuk dalam bagian peraturan-peraturan atau peradilan.

Dalam ketatanegaraan umum (ilmu negara), kita mengenal bentuk negara, bentuk kenegaraan dan bentuk pemerintahan. Yang termasuk bentuk negara adalah negara kesatuan, negara serikat, protektorat, dan dominion; sedangkan yang termasuk bentuk kenegaraan antara lain: serikat negara, unipersonil, uniriil, commonwealth, jajahan, dan daerah mandat. Lalu bagaimana yang disebut dengan negara diktator? Sebenarnya negara diktator adalah negara yang diperintah oleh seorang dengan kekuasaan mutlak. Diktator memperoleh kekuasaan tidak terbatas bukan karena hak turun-temurun (raja) melainkan karena revolusi yang dipimpinnya. Ia memerintah selama masih dapat mempertahankan dirinya. Karena kekuasaan yang tak terbatas itu maka lambat laun sistem pemerintahan ini hilang dari muka bumi.

Mengenai bentuk pemerintahan, dewasa ini kita telah jumpai suatu pembagian secara umum, yaitu monarki (kerajaan) dan republik. Pembahasan mengenai bentuk pemerintahan ini akan kita bahas di artikel selanjutnya yang akan datang.

About these ads

Tinggalkan Komentar

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Supported By

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: